Kamis 29 Februari 2024 - Dilaksanakan Rapat bulan februari dan sosialisasi AMPUH

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan dan merespon kritik masyarakat melalui berbagai kebijakan pembaruan serta perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas aparatur yang transparan dan akuntabel secara konsisten hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan upaya perbaikan tersebut berpedoman kepada nilai-nilai organisasi (7 nilai utama peradilan) dan nilai-nilai dasar ASN ber-AKHLAK serta visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh, sekaligus melaksanakan Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menterjemahkan Cetak Biru dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence) sebagai langkah pembaruan yang taktis dan sistematis.

Sasaran sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) tidak terlepas dari sasaran yang sudah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum

2. Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan umum

3. Meningkatnya tertib administrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi

4. Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum